Kesenjangan Ekonomi Masalah Laten Indonesia

pengangguran dan masalahnya

Kesenjangan ekonomi. Ya, sebuah tragedy sosial yang masih saja membayangi negeri ini meski sudah terbebas dari belenggu fisik penjajahan. Pergantian rezim pemerintahan dan system kebijakan ekonomi yang diterapkan ternyata tidak juga mampu mengurai sengkarut problem tersebut. Hmm…, adakah yang salah dengan pengelolaan negeri ini??

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia pun tidak ubahnya sebuah retorika belaka. Sebab, mata rantai perekonomian Indonesia ini masih saja terkotak-kotak. Kartel dan monopoli yang berpihak pada golongan tertentu masih saja subur. Problem pun menjadi teramat pelik lantaran ketidakpastian system birokrasi dan regulasi masih membelit penetrasi dunia usaha terutama di daerah. Keterbatasan infrastruktur pun seolah menjadi penegas darurat ekonomi negeri ini.

pengangguran dan masalahnya

Angin segar memang coba ditiupkan generasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan beragam regulasi paket ekonomi selain terus menggenjot pembangunan infrstruktur. Hanya saja, tawaran pemerintah tersebut terasa hambar hingga berujung pada penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini sebagai efek dari ketidakseimbangan perputaran uang. Dan di kasus ini, pengusaha pun lebih memilih tidak melakukan ekspansi bisnis hingga roda perekonomian secara global menjadi stag dan lesu.

Bagi kalangan ekonomi atas ala pengusaha, kondisi stag-nya perputaran uang mungkin tidak terlalu berpengaruh banyak. Sebab, industry mesin uang mereka tetap berjalan meski tersendat. Hanya saja, bagi kelas ekonomi bawah kondisi ini pun tidak ubahnya bom waktu yang terus mengancam kehidupan mereka. Padahal darurat ekonomi atau kemiskinan sangat dekat dengan problem stabilitas keamanan bahkan politik. Bukankah Papua kerap mengancam ingin merdeka karena merasa tidak menikmati enaknya hasil tambang dari Freeport?

So.., perlu langkah lebih konkrit untuk mengurai problem ini, apalagi Indeks Rasio Gini negeri ini masuk di level 0,42. Angka ini mengandung pesan, gap kesenjangan sosial Indonesia tumbuh sangat cepat hingga menempati urutan empat dunia. Wah, sebuah kondisi yang miris di tengah berbagai upaya percepatan pertumbuhan ekomomi ala pemerintahan saat ini. Lalu, bagaimana formula untuk mengikis gap ekonomi tersebut?

Sebenarnya sibuk mencari sumber investasi baru dari luar negeri bukan sesuatu yang sia-sia, asalkan pengelolaannya benar & tidak terpusat pada golongan tertentu. Sebagai ilustrasi, Bank Dunia sempat mengkritik budaya monopoli proyek infrastruktur yang hanya berputar pada lingkungan BUMN. Dan, swasta hanya sebagai obyek yang diberikan peran sub ordinat. Efeknya kemampuan daya kembang swasta melemah hingga lapangan pekerjaan terbatas.

Memperkuat perekonomian daerah sebenarnya menjadi tantangan paling logis untuk menekan laju angka Indeks Rasio Gini. Tinggal pemerintah saat ini mau bermain di sektor apa, selain padat karya melalui infrastruktur. Toh, dengan kondisi lemahnya daya beli masyarakat berimbas pada industry mikro dan riil yang selama ini menghidupi kalangan ekonomi bawah. Idealnya sektor riil tersebut terus menjadi prioritas.

Bagaimana dengan subsidi yang dimaksudkan menekan pembiayaan usaha? Subsidi belum semuanya menyentuh sektor vital yang dibutuhkan kelas masyarakat ekonomi kebanyakan. Bila penyederhanaan regulasi dan birokrasi dianggap sebagai subsidi karena menawarkan berbagai kemudahan, makan hanya lingkaran ekonomi menengah atas yang menikmati kue ini.

Selain subsidi, pemerintah juga harus mampu mencari market baru terutama di luar negeri untuk menjual hasil usaha atau industry kreativitas masyarakat. Justru memperluas market menjadi solusi terdekat untuk melancarkan arus perputaran uang. Dan, banyaknya pembangunan fisik ini diharapkan mampu menjadi salah satu katalis untuk mempercepat proses ini.

So, di luar berbagai kalkulasi aspek politis, kesenjangan ekonomi identik dengan arus perputaran uang di berbagai sektor atau strata masyarakat. Semakin cepat arus perputaran dan sebarannya di masyarakat, maka gap ekonomi akan tertekan dan ujungnya stabilitas negara secara politik juga kemananan.